Katroboy’s Weblog

Nama Boleh Katro… tapi Ilmu nggak donk.. :-P

Isi RUU Pornografi

Posted by katroboy pada September 16, 2008

RUU Pornografi

RUU Pornografi

Buat yang penasaran, kira2 bagaimana sih isi RUU Anti Pornografi yang banyak diributin orang2 itu?! Ini Katroboy posting ya… RUU ini katanya akan segera di sahkan oleh DPR tanggal 23 September nanti.  Makanya DPR lagi gencar2 nya ‘melempar’ ke masyarakat untuk di ‘uji publik’! Katroboy udah baca sih, tapi belom bisa kasih ‘comment’ karena mesti dicerna dan ‘dipikirkan’ dulu… hehehe.. (kayak yang ‘iya’ aja gayanya ya..😀 )

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi

——————-

Silahkan buat yang ngasih komentar, pendapat, unek2 atau apa pun lah mengenai RUU ini… Katroboy yakin pasti ada yang Pro dan mungkin banyak juga yang Kontra… makanya namanya juga ‘Uji Publik’ kan.. hehehe…😛

35 Tanggapan to “Isi RUU Pornografi”

  1. rudi said

    yah… setuju dengan semua itu. Syarat, asal dilaksanakan sesemestinya aja.

  2. Ucup Supriatna said

    setubuuhhhhhhhhhhhh bosssssssssssss tapi hrs di laksanakan

  3. bakri said

    tinggal tunggu waktunya ada undang2 pakaian jilbab untuk seluruh wanita di indonesia dan berlakunya syariat islam….. semoga undang2 itu bisa dibuat secepat mungkin biar Indonesia terjadi perpecahan antar agama dan akhirnya Indonesia bubar

  4. Awee said

    SAHKAN RUU PORNOGRAFI GUE SUDAH HOT SAMA YANG SUKA HOT2AN NGGA JELAS,KAYA ALAS KAKI BEKAS..!!

  5. […] milis tersebut saya baca dan perhatikan rupanya para anggotanya lagi sibuk memperbincangkan soal RUU PORNOGRAFI, tak terkecuali bang ANGGARA, bang YANCE dan BANG AMRIE HAKIM juga ikut membahasnya, terlepas dari […]

  6. theresia said

    ternyata isi RUU pornografi itu bagus juga ya. cuma mengancam yg porno2 aja. hobi aku, pekerjaanku dan kehidupan aku tidak ada yg terganggu atau terancam sama sekali. hehe.. maklum kerjaan aku guru. sediiih banget klu lagi razia tas siswa2 SMP ketemu buku/majalah porno, CD bokep, gambar2 telanjang di ponsel mereka. setuju deh aku sama ini RUU.

  7. PK said

    gwa setujuuu. brarti kalo ada cewek yang ga setuju,,, si cewek itu lebih sukak di lecehin ya???? btul?????? orang isi ruu pornografi bagus kok…. bagi yang doyan bokep????? nah lo kudu ati2 dari sekarang…..

  8. Me and Me said

    Aku kurang setuju banget sama isi RUU APP niey …
    Karena menurut aku itu malah menjadikan devisa negara manjadi berkurang, coba kita lihat saja banyak turis2 asing yang baru berwisata di Indonesia sering kali memakai pakaian bikini atau pakaian yang transparan karena udara di Indonesia yang panas …
    Seperti di Bali misalnya, ada beberapa pantai yang banyak sekali turis asing berjemur disana dan kebanyakan tanpa pakaian sama sekali … kalo RUU itu disahkan, pasti akan banyak turis asing yang tidak mau berkunjung di Indonesia, dan secara otomatis devisa negara akan berkurang secara drastis.
    Kebanyakan para turis asing tersebut datang ke Indonesia karena udara di indonesia yang panas dan mereka ingin menjadikan kulit mereka menyerupai kulit bangsa Indonesia yang notabenya berwarna sawo matang.

  9. Dillon said

    Ok kok isi RUU Pornografi ini.
    semua diatur sangat jelas, heran juga kok yang berkembang di luar malah lebay gitu yaa…
    malahan ada yang menolak? hmmm…I don’t give a shit with bule lahhhh…. tapi kayak Inul goyangin pantatnya di depan kamera, Dewi Perssik yang tetek-nya mo loncat, Sarah Azhari yang perut berlemaknya kesana kemari, anak SMP yang ciuman di tengah jalan, video2 amatiran anak2 yang bikin mau muntah… god!!

    Gw dukung RUU Pornografi!!

    Paling tidak dengan begini orang2 bisa mikir dulu sebelum berbuat, masalah ini akan berjalan atau tidak tentu kembali kepada masing-masing individu, karena nilai baik dan buruk tentunya adalah hal yang di ketahui secara pasti oleh tiap individu.

  10. Solihin said

    iya, bentar lagi PKS mau buat NII (Negara Islam Indonesia),

    tapi sayang ,

    ntar yang sisa cuma Jawa Barat sama Sumatra (Kecuali Batak)

    habis itu tinggal nungu diserang sama

    Amerika , Israel , Inggris dan sekutu2nya

    termasuk Arab2 yang manut2 aja sama AS

    akhirnya NII itu musnah dehhhhh..

    AMIN..

  11. SUKRAM said

    nanya…
    kalo cewe pake tank top di mall terus di denda?
    pake swimsuit di kolam renang hotel mulia di denda?

  12. Aku said

    Walau kadang gw suka porno tp setuju uu ini deh demi anak cucu gw ngak rusak kaya ortunya, buat yg ngak setuju pasti rela anaknya bawa2 bokep ke sekolah ya atau takut negara ini jd negara agama? Kalau iya Anda bodoh dan picik, kacian deh lu…

  13. oni' said

    klw menurut gw orang2 yang yang menolak RUU Pornografi harus baca bener2 apa isi Undang2nya..!!! baru protes..
    apa yang ditulis menurut gw udah sesuai kok,dan ditulis secara umum…
    gw ga hbs pkir aja kenapa malah banyak yang menolak ya????
    semua udah ada tempatnya kok,dan yang diatur undang2 yang sifatnya ga pantes atau ga pada tempatnya. trus apanya yang salah???? aneh ya…!!
    apa pada mau kali ya liat generasi2 mudanya jadi bejat..??
    kasian dong ma anak2 kecil bos,mau jadi apa bsk mrk klw dari kecil aja udah sering dijejali hal2 kyk gitu..??

  14. isiya said

    SAYA SANGAT MENDUKUUUUUUUUNG DISAHKAN RUU PORNOGRAFI!!!!!!
    penting tu.. sebagai bangsa timur yang bermoral gitu lah… kalo urusan devisa negara yang merosot, gara-gara mo ngitemin kulit biar jadi kulit sawo, kan bisa disiasatin gak perlu sampe telanjang gitu,, WOMG YANG PUNYA NEGARA KITA KOK, YA TAMUNYA HARUS IKUTI PERATURAN TUAN RUMAH. tamu emang raja, tapi bisa kan jadi raja yang mau disenangi dan dihormati…!
    pokoknya ayo dukung RUU KAPAN iNDONESIA kita punya wewenang kalo gak dari sekarang piye to

  15. tegawati said

    menolak n menyetujui RUU tanpa mengkaji bagaikan katak dalam tempurung so setelah menimbang, mengingat, membaca, menganalisis…. maka saya putuskan DUKUNG PENUH PENGESAHAN RUU PORNOGRAFI….

    segera saja tak usah dijadikan polemik lagi!!

    biarpun saya orang jogja yang ratunya (GKR Hemas) menolak RUU Pornografi!!! ndak peduli yang penting segera disahkan saja para anggota dewan yang terhormat

    matur nuwuun

  16. bob said

    aku setuju aja deh, padahal sudah terlanjur suka nonton bokeb heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  17. aaku said

    Buat bakri, jangan gila dong, loe jangan buat opini yg eneh2. Buat me and me: duit doang isi otak loe. Pikirin baik2 moral bangsa ini, jangan sampai generasi muda jadi bobrok, hidup ruu prnografi………

  18. saya tidak setuju, buat apa buat UU Porno Grafi sedangkan Undang – undang sebelumnya telah mengatur, yang membuat RUU Pornografi memicu perpecahan Bangsa Indonesia, kalau kau tak bisa memecah bangsa ini dengan kekerasan maka kau akan pecah dengan tipu muslihat dan dengan ilmu yang kau miliki. RUU Pornografi ini adalah saloah satu cara untuk memisah-misah persatuan bangsa dengan mengecualikan Bali, Papua dan Sulut, brarti untuk Undang-undang yang lain harus begitu juga, contoh KUHP harus tidak berlaku di 3 daerah tersebut, terserah mau membunuh, merampok / pakai narkoba baik yang dilakukan WNI / WNA maka tidak apa-apa, RUU macam apa ini, jangan cuma mengatur Undang – undang tapi pikirkanlah masa depan bangsa ini, adat, budaya dan sopan satun telah dimiliki bangsa ini sejak dulu. jangan kau pecah persatuan bangsa ini. hai… pengecut.

  19. bagi yg dukung RUU tolong dicermati lag, ( Oni’ ) kau jangan cuma Iya, hore / Nasi matang teriak Hore, Kau ini keliat masih kecil, RUU ini multi Tafsir, kenapa : yang dikatakan telanjang yang bagai mana dalam UU Pornografi tersebut, apakah laki-laki dengan celana pendek dan kaos singlet di dalam rumah termasuk, dan dalam UU tersebut mengatakan apabila melihat dan menemukan pornografi setiap warga dapat melakukan : ……., kata dapat tersebut brarti mempunyai wewenang seperti POLISI, sedangkan kita tau warga Indonesia lebih senang hancur dan babak belur dulu baru lapor ke Polisi, jika anda, POLISI, HAKIM dan Ortu anda melihat orang laki-laki pakai celana pendek dan pakai kaos aja apakah pandangan anda sama dengan POLISI, HAKIM dan ORTU anda, mungkin anda dan POLISI mengatakan Porno tapi Hakim tidak mengatakan PORNO dan Ortu anda mengatakan itu biasa, trus sekarang dimana batasan-batasan itu, tolong dikaji ulang, jangan asal NJEPLAK…..

  20. antimunafik said

    gua gak setuju uu pornografi. masak negara ngatur urusan pribadi warganegara. yg setuju uu porno gak usa munafik. dikasi cewek jg masi mau. jgn berlindung di balik masa depan anak deh, anak2 kita emang perlu dilindungi uu ini, tapi org dewasa tdk perlu! itu hak & urusan mereka sendiri mau koleksi bokep, dll. masak menyimpan bokep kena denda 2 milyar? liat tuh arab saudi, diketati malah merkosa TKW-TKW indo. uda merkosa, TKW kita yg dihukum, soalnya menurut hukum arab, kalo nda ada empat saksi kejadian pemerkosaan berarti nda terbukti terjadi pemerkosaan alias TKW kita dituduh berzinah karena hamil tanpa nikah! bayangin, mana ada org merkosa wkt ada 4 saksi? yg merkosa lolos, yg diperkosa dihukum. manusiawi? yg merasa bangsa indo jgn bela arab deh. boleh agama sama, tapi kita bukan budak arab! benernya uu porno ini khusus bagi anak2 dan penyalahgunaan anak2 (pedofil), tp menurut arab umur 9 thn uda dewasa kok, jd undang2 ini utk anak di bwh 9 thn aja. asal tau aja, organisasi yg biasanya ngrusak2 tempat bilyar & sok suci itu cm golongan preman bersorban. liat aja, diskotek besar yg setor ya gak diutik2. temenku yg pny tmpt judi dingdong gak diusik soalnya uda setor. gua paling jijik liat munafik.

  21. antimunafik said

    jgn2 yg mendukung uu ini pny rencana memperkosa cewek2, alasannya cewek2 itu telah “pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual”. jd sah2 saja diperkosa. malah yg diperkosa itu yg dihukum. otak isi bokep pake topeng munafik. jijay deh. alasan kasik:”mau nda anak cewekmu yg jd artis bokep?” kalo anak2 kita hrs lawan para pembuat bokep itu, tapi kalo uda dewasa ya urusan mereka sendiri. tapi dewasa dsini umur 18 thn lho. jgn ikut standar arab yg 9 thn. kalo kita masi butuh hukum seperti ini buat mengatur moral, berarti agama yg mulia itu uda gagal. seperti kata Gus Dur :”TUHAN kok dibela?” coba resapi kalimat ini baik2 wahai preman bersorban. apakah DIA perlu tangan manusia untuk menentukan sesat atau tidaknya ajaran lain?

  22. temon said

    wah undang – undang nya juga mengatur Onani…
    ha..ha.. Lucu – lucu…
    Gimana yah, cara mereka atau kita tau kl orang itu melakukan Onani?
    Mungkin disetiap sudut bahkan rumah kita ada webcam nya yah…

  23. temon said

    Oh ya tadi aku lupa…
    Berati maaf(“orang gila”) yang telanjang dipinggir jalan juga kena denda dong…
    Kasian sudah gak punya apa2, stres kena denda lagi…
    dr pada buat uu pornografi…
    mendingan benerintu uu perlindungan anak…
    lihat tu di jalan2 banyak anak2 yang masih dibawah umur, disuruh ngamen di perempatan jalan…

    “INGAT SEMAKIN DILARANG MAKA ORANG ITU SEMAKIN PENASARAN”

    Daripada buat UU Pornografi, mendingan diadakan aja pembelajaran SEX…

  24. seseorang said

    saya masih heran…

    di jaman sekarang masih ada saja orang2 yang berpikiran se-sempit ini.

    Inti dari permasalahannya saya percaya ada di “OTAK” individu masing2…
    Kalau otaknya sudah “ngeres” ya mau lihat apa juga jadinya ngeres..

    Ga perlu lah RUU semacam ini, toh tidak akan membuat bangsa ini menjadi semakin bermoral..

    Urus saja pikiran dan diri masing2 agar jangan suka berpikiran jorok. Saya rasa itu lebih ampuh daripada RUU semacam ini.

  25. peaceofmind said

    Saya setuju dengan komentarnya seseorang,

    Kenapa musti pusink2 bikin n ngesahin RUU pornografi sih
    Apakah UU yang lain sudah cukup baik dijalankan?

    UU lain ajah masih sogok sana sogok sini

    Bagaimana dengan pendidikan d negeri ini, apakah semua anak tdk mampu sdh mendptkan hak mreka?
    Itukan salah satu hal penting untuk pembentukan moral, dan tdk berfiir sempit

    Lalu bagaimana dengan keamanan negeri ini?
    Kita aja msh merasa takut d negeri sendiri, pemerkosa aja bisa bebas.

    Coba deh 2 hal itu ajah dibenerin dulu, bikin UU kok dijadiin hobi. Coba sedikit bermutu/ pinter hobinya, jadi org tua asuh kek, atau apa gt.
    Gak malu yah jadi bahan tertawaan sama negara2 lain?

    Kalo RUU inni disahin, kasian juga yah seniman2 kita, karya2nya hrs dipandang “porno” katanya negara kita kaya akan seni.

  26. Aditya said

    Kalo diliat, mindsetnya baik: mengontrol konten pornografi. Setau saya hampir setiap negara punya hukum yang sejenis, walaupun mereka melakukan ‘kompromi’ dengan cara: konten pornografi hanya bisa diakses oleh orang dewasa, dan anak2 tidak boleh menjadi subject ataupun object dalam bisnis itu … fair enough.

    Karena saya sudah dewasa, saya yakin bisa menghindari pornografi (atau requesting porn content) tanpa harus diatur2 seperti ini … tp anak saya? apakah dia bisa terlindungi dari pornografi selama dia diluar rumah atau didepan tv? sebagai object ataupun subject.

    Terkait dengan adat istiadat / budaya yang berbeda2, masing2 mempunyai batasan sendiri mengenai content ‘porn’, saya rasa seharusnya sudah tercover di pasal 14, yang it’s okay utk adat istiadat untuk menampilkan content pornography.

    Mengenai orang bule yang pake bikini/celana renang, atau apakah melanggar hukum bila lari pagi mengenakan celana pendek … saya rasa memang ada bagian2 yang perlu diperjelas / diperbaiki.

    Jadi menurut saya, mindset pemerintah / DPR utk melindungi warga negara dari bahaya pornografi patut didukung … walaupun kita mungkin harus memperbaiki mereka bila mereka melakukan kesalahan dalam mendefinisikan pornografi (yang tidak mungkin seragam untuk seluruh WNI). Itu kan hak kita (hak anak dan cucu kita?) utk dilindungi dari pornografi, dan jg dilindungi hak2 kita utk berekspresi, keduanya harus bisa didapat donk.

  27. Jaman serba modern sekarang ini en teknologi informasi tambah canggih biar mau pake undang2 juga kaga laku kali ya,makanya yang duduk di DPR jgn yang tua2 ,mikirnya masih jaman taon jebot en kita yang muda2 harus pinter dong ngendaliin diri, biar pake undang2 kalo otaknya jorok mau di apain hayo,RUU Pornografi masih ada yang kurang tuh isinya kalo mau serius cantumin pasal kalo orang menghayal ngeres ada sangsinya ga atau ngomong jorok nah itu baru sempurna

  28. rutneg said

    mana bisa membendung arus informasi.

    jangan malah jadi mubazir…. jangan mengalihkan perhatian masyarakat dengan yg kaya beginian
    agar perhatian publik tidak tertuju pada permasalahan mendasar bangsa ini
    yaitu bangsa yg Korup… dan menjadikan agama untuk kendaraan politik…

    mana yg bilang melindungi masa depan anak bangsa .. ini justru pembodohan dan pembohongan terbesar.

    wong soal ngaceng aja kok diatur,…..
    kurang kerjaan tuh parlemen.

  29. stevan said

    akhirnya telah d sahkan RUU Pornografi/Pornoaksi
    coba dari dulu sperti ini
    mungkin indonesia tdk akan kenah musibah/bencana alam

    yang gk s7 dgn RUU Pornografi/Pornoaksi
    adalah orang yang paling gila

    mw tax buat yg gk s7 :
    apakah anda mw anak anda atau kluarga anda atau anda sendiri di perkosa atau menjadi pelampiasan nafsu bagi laki-laki hidung belang…!!!

  30. dani said

    hahahaha…..lucu yah jd pada brantem….

    tp klo ada orang liat monas terus terangsang… berarti monas di tangkep ya…..

    ko ada monas di tangkep…hahahahha…..

    klo ada kucing lg kawin di tangkep juga dunk…hahahahha….

    mendingan pikirin bagaimana moral bangsa kita menjadi moral anti korupsi…bukan bermoral korupsi…itu yang gawat….

    sama hilangkan mafia kaum elite di pemerintahan dan seluruh divisinya….

  31. Jack said

    SAYA TIDAK SETUJU RUU DISAHKAN dan lbh tidak setuju lagi DPR mensahkan RUU pornografi. Sepertinya DPR sudah tidak mempunyai perkerjaan lain maka RUU ini yg dikerjakan.Padahal masalah di Indonesia pada ANTRI untuk diselesaikan ini malah yang tidak perlu banget disahkan. Gimana bangsa Indonesia bisa maju dan bermoral wong wakil rakyat nggak tau apa yang terbaik untuk rakyat. Taunya cuman abiskan uang negara.

    Bagi yang setuju tolong di pikirkan kembali apa yang terpenting untuk Indonesia skrg ini,apakah hanya RUU pornografi aja masalah di Indonesia? atau apakah ada hal lain yang lebih memerlukan konsentrasi penuh untuk di selesaikan? Betul,jadi orang jangan munafik dan jangan menggandeng2 anak2 dan generasi muda sebagai korban. Anak2 perlu perlindungan dan yang seharusnya melindungi,mengajar adalah ORTUnya sendiri. Dan juga perlu diketahui seorang perempuan yang mengenakan pakaian lengkappun bisa membangkitkan nafsu seseorang. Nah sapa yang salah? Perempuan itukan atau Yang melihatnya?

    Dan ada yang mengatakan setuju RUU Pornografi tapi suka juga ama bokep. Itu namanya “MUNAFIK” cuman bisa ikut ramaiin pendukung.

  32. Knowvie said

    yg gak setuju adanya UU ini harap jelaskan pasal dan ayat yg mana yg membwat anda gak setuju, jadi jgn asal ngebacot aje ye…

    org2 DPR tuh banyak jadi yg ngurusin pendidikan, kesehatan dll udah ada yg ngurus per department.

    gini aje deh pikirin keuntungan dan kerugian klo ada atau tidaknya UU ini. emang sih ortu nya lah yg paling berhak tuk mengajar dan membimbing tapi klo di dukung dgn lingkungan yg jauh dari hal2 negatif kan jadi tambah bagus.

    emang sih kesenian dan kebudayaan harus dilestarikan tp kan sudah ada d UU tsb.

    ada yg bilang UU ini mengatur urusan pribadi warga negaranya tapi malah nolak berarti UU tentang perkawinan, perdagangan, ketenagakerjaan dll juga di tolak kerena mengatur urusan pribadi warganya, duh mikir dunk…!!!

    inget indonesia bukan negara liberalisme.

  33. Kurang Kerjaan said

    kalo uu ini disahkan dan di jalankan bakal gawat deh.polisi dan aparat jaksa hakim pengadilan bakal kerepotan ngurusin yg satu ini sehingga yg lainnya ga keurus. Saya cuma mau tanya kalo ada ibu-ibu yang lagi menyusui bayinya di tempat umum termasuk pornografi ga?
    soalnya saya sering liat ibu-ibu cuek aja nongolin teteknya di bis ato ditempat umum lainnya.Terus bagaimana cara pemerintah mencegah
    masuknya pornografi melalui jaringan internet?yg di maksud pasal 19 dan 20 itu gimana? pemblokiran hanya yg berasal dari dalam negeri atau secara global? kalo global caranya gimana?atau dengan cara razia rutin ke warnet dan ke rumah rumah warga?Kalo iya jadi seperti saya dong “kurang kerjaan”.

  34. kweklina said

    ada UU Pornografi…mudah-mudahan ada uu buat yang korupsi!!!!

  35. Joe said

    Jika kita baca buku “Kenapa Berbikini Tak LAnggar UU Pornografi,” (ada di gramedia) maka yang menolak UU POrn seharusnya mendukung, sebalilknya yang mendukung seharusnya menolak. Kenapa bisa begitu? Dunia memang sudah terbolak-balik. Biar kita tidak terbolak-balik juga, maka buku di atas sangat penting tuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: